Setapak Langkah – 10 Juli 2026 | Berbagai kalangan menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil peran lebih aktif dalam menjaga kekompakan institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Penekanan ini muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat proses penanganan kasus korupsi yang masih dianggap mengalami hambatan struktural.
Beberapa langkah konkret yang disarankan meliputi:
- Pembentukan tim koordinasi khusus yang melapor langsung kepada Presiden untuk memantau perkembangan kasus korupsi besar.
- Penguatan mekanisme evaluasi internal di Kejaksaan dan Polri guna mengidentifikasi potensi konflik kepentingan.
- Peningkatan transparansi publik melalui publikasi rutin laporan kemajuan penanganan kasus.
Penguatan soliditas institusi penegak hukum juga dipandang penting untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Jika institusi tersebut berfungsi secara independen dan solid, maka proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan akurat, mengurangi ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara.
Secara keseluruhan, dorongan agar Presiden Prabowo turun tangan bukan sekadar simbolik, melainkan upaya strategis untuk menata ulang dinamika internal Kejaksaan dan Polri, serta mempertegas komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.
