Setapak Langkah – 27 Juni 2026 | Sejumlah video yang menampilkan seorang guru honorer mengeluh hanya menerima gaji Rp 414.000 per bulan menjadi viral di media sosial akhir pekan lalu. Rekaman tersebut menimbulkan kemarahan luas karena dianggap mencerminkan realitas sulitnya kesejahteraan tenaga pendidik kontrak di Indonesia.
Kasus ini menarik perhatian Partai Persatuan Pembangunan (P2G) yang kemudian menyoroti alokasi anggaran pendidikan, khususnya penggunaan dana untuk program Merdeka Belajar Guru (MBG). P2G menilai bahwa dana yang dialokasikan untuk MBG seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan gaji guru honorer, mengingat peran vital mereka dalam proses belajar mengajar.
Detail Gaji Guru Honorer
| Provinsi | Gaji Honorer (Rp) | UMR (Rp) |
|---|---|---|
| Jawa Barat | 500.000 | 1.300.000 |
| Sumatera Utara | 450.000 | 1.150.000 |
| Kalimantan Tengah | 420.000 | 1.100.000 |
Angka di atas menunjukkan kesenjangan signifikan antara pendapatan guru honorer dan standar upah minimum, menambah beban ekonomi bagi keluarga mereka.
Reaksi P2G dan Permintaan Kebijakan
P2G melalui juru bicaranya menyatakan bahwa pemerintah harus meninjau kembali prioritas alokasi anggaran pendidikan. Berikut beberapa poin yang ditekankan:
- Pengalihan sebagian dana MBG untuk meningkatkan tunjangan guru honorer.
- Penerapan skema kenaikan gaji tahunan yang terikat pada kinerja dan masa kerja.
- Penguatan mekanisme pembayaran tepat waktu untuk menghindari penundaan gaji.
- Pengawasan transparan terhadap penggunaan anggaran pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten.
Partai menambahkan bahwa investasi pada kesejahteraan guru akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Latar Belakang Program MBG
Program Merdeka Belajar Guru diluncurkan pada 2021 sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang diprakarsai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fokus utama program ini adalah memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, pertukaran pengalaman, dan inovasi pembelajaran.
Meskipun program ini mendapat pujian karena menumbuhkan kreativitas, kritik muncul terkait alokasi dana yang dianggap tidak proporsional. Beberapa analis berpendapat bahwa dana MBG lebih banyak dihabiskan untuk pelatihan di kota besar, sementara guru honorer di daerah terpencil tetap menerima upah minim.
Implikasi terhadap Sistem Pendidikan
Kesejahteraan guru merupakan faktor kunci dalam retensi tenaga pengajar berkualitas. Jika gaji tidak mencukupi, risiko tingginya turnover akan meningkat, mengakibatkan kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah, terutama di daerah kurang berkembang.
Penelitian terbaru menunjukkan korelasi positif antara kenaikan gaji guru dengan peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, menyeimbangkan antara program pengembangan profesional (seperti MBG) dan peningkatan gaji dasar menjadi tantangan kebijakan yang mendesak.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah diperkirakan akan menanggapi sorotan publik melalui rapat koordinasi Kementerian Pendidikan, Keuangan, dan perwakilan partai politik. Diharapkan ada revisi anggaran tahun anggaran berikutnya yang memberikan alokasi khusus untuk peningkatan gaji guru honorer.
Di sisi lain, serikat pekerja guru terus menuntut penetapan standar gaji minimal yang layak, serta perlindungan hak atas pembayaran tepat waktu. Tekanan publik yang terus mengalir melalui media sosial diperkirakan akan mempercepat proses legislasi terkait kesejahteraan tenaga pendidik.
