Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Istana Negara di Jakarta mengumumkan akan melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan aliran dana yang diduga masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BEM FH UBK). Langkah ini diambil setelah Wapres Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan pertemuan dengan pihak Istana untuk membahas isu tersebut.
Pertemuan antara Wapres Gibran dan perwakilan Istana dilaporkan membahas beberapa hal penting, antara lain:
- Keabsahan sumber dana yang diterima oleh BEM FH UBK.
- Proses penyaluran dana dan mekanisme akuntabilitasnya.
- Potensi dampak politik dan sosial bila dana tersebut terbukti tidak transparan.
Berikut rangkaian kronologis singkat terkait kasus ini:
| Waktu | Peristiwa |
|---|---|
| Juli 2023 | Laporan awal muncul di media sosial tentang dana besar yang masuk ke BEM FH UBK. |
| September 2023 | Beberapa anggota BEM FH UBK menolak menjelaskan sumber dana secara terbuka. |
| Februari 2024 | Wapres Gibran mengadakan pertemuan dengan perwakilan Istana untuk membahas isu tersebut. |
| Maret 2024 | Istana mengumumkan rencana penyelidikan resmi. |
Penyelidikan yang akan dilakukan mencakup audit keuangan, wawancara dengan pihak terkait, serta verifikasi dokumen pendukung. Tim investigasi diperkirakan melibatkan pejabat keuangan Istana, Kementerian Keuangan, serta otoritas akademik UBK.
Jika terbukti adanya pelanggaran, konsekuensinya dapat meliputi:
- Pengembalian dana yang tidak sah.
- Sanksi administratif bagi pihak yang terlibat.
- Reformasi kebijakan pengelolaan dana mahasiswa di tingkat universitas.
Pihak BEM FH UBK belum memberikan pernyataan resmi terkait investigasi ini. Namun, sejumlah mahasiswa mengharapkan proses yang transparan dan akuntabel, serta penegakan aturan yang tegas demi menjaga integritas organisasi kemahasiswaan.
