Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh mengonfirmasi bahwa hingga saat ini terdapat 340 orang imigran etnis Rohingya yang berada di wilayah provinsi Aceh. Mereka merupakan kelompok pengungsi yang terdampar setelah menyeberangi perairan internasional dari Myanmar.
Para Rohingya ini pertama kali tiba di pelabuhan-pelabuhan pantai Aceh pada akhir 2022 dan sejak itu ditempatkan di beberapa pusat penampungan yang dikelola oleh pemerintah daerah serta lembaga bantuan kemanusiaan. Hingga kini, sebanyak 340 orang masih berada di fasilitas resmi, sementara sebagian lainnya telah dipindahkan ke wilayah lain atau kembali ke Myanmar melalui program relokasi.
Berikut rangkuman kondisi terkini yang disampaikan oleh Direktorat Imigrasi Aceh:
- Jumlah total imigran Rohingya di Aceh: 340 orang.
- Jenis kelamin: 210 laki‑laki, 130 perempuan, termasuk 25 anak di bawah lima tahun.
- Fasilitas penampungan: tiga lokasi utama di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Aceh Besar.
- Kebutuhan dasar: makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan dasar bagi anak-anak.
- Tantangan utama: keterbatasan ruang, kebutuhan medis khusus, serta proses legalitas status imigran.
Pemerintah provinsi Aceh bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta organisasi non‑pemerintah untuk mempercepat proses verifikasi identitas dan penetapan status pengungsi. Upaya tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penempatan kembali atau integrasi jangka panjang bagi para Rohingya.
Selain itu, otoritas Imigrasi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk menghindari penumpukan penduduk di satu lokasi serta memastikan standar kesehatan dan keamanan terpenuhi. Pemerintah juga tengah menyiapkan program pelatihan keterampilan bagi para dewasa agar dapat berkontribusi pada perekonomian lokal setelah status mereka selesai diproses.
Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan hak asasi manusia para imigran tetap dilindungi, sementara proses hukum terkait status mereka masih berlangsung. Situasi ini menjadi indikator penting bagi kebijakan migrasi dan penanganan krisis pengungsi di Indonesia.
