Setapak Langkah – 13 Juni 2026 | Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, bersama sang istri, Kartini Buchari, secara serentak tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kedatangan mereka pada hari Senin lalu dijadwalkan oleh KPK, namun kedua tokoh politik tersebut dinyatakan tidak hadir tanpa memberikan keterangan resmi.
Kasus ini muncul setelah KPK mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan dana CSR yang dialokasikan untuk program sosial. Penyelidikan masih berada pada tahap awal, namun pihak KPK menyatakan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti awal yang cukup untuk memanggil Heri Gunawan dan istrinya sebagai saksi dan/atau tersangka potensial.
Reaksi publik beragam. Sebagian mengkritik sikap keduanya yang dianggap menghindari proses hukum, sementara kelompok lain menilai panggilan tersebut belum cukup kuat untuk menuntut kehadiran mereka secara paksa. Di media sosial, tagar #HeriGunawan dan #KPK menjadi trending dalam beberapa jam setelah berita ini tersebar.
Berikut beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam kasus ini:
- Panggilan KPK: Dijadwalkan pada Senin, 12 Juni 2026, namun tidak dihadiri.
- Dugaan pelanggaran: Penyalahgunaan dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.
- Reaksi DPR: Pimpinan Fraksi Gerindra menyatakan bahwa anggota mereka akan memberikan klarifikasi melalui jalur internal partai.
- Potensi sanksi: KPK berhak mengeluarkan surat perintah penangkapan jika pihak yang dipanggil tetap mengabaikan panggilan.
Jika Heri Gunawan dan Kartini Buchari tetap tidak hadir, KPK dapat melanjutkan proses penyelidikan dengan melibatkan aparat penegak hukum lain, termasuk kemungkinan penetapan status tersangka. Sementara itu, Fraksi Gerindra berjanji akan mengadakan rapat internal untuk membahas langkah selanjutnya dan menyiapkan pernyataan resmi.
Kasus ini menambah deretan kontroversi politik yang melibatkan pejabat publik dalam penyelidikan korupsi, mengingat KPK tengah memperkuat upayanya menindak korupsi di sektor publik dan swasta.
