Setapak Langkah – 13 Juni 2026 | Ribuan mahasiswa di Jakarta menggelar aksi demo pada Sabtu sore untuk menyoroti dua isu yang dianggap mengancam keadilan sosial: tingginya angka pengangguran sarjana dan kebijakan kepolisian yang menempati jabatan sipil. Orasi orasi keras mereka menyingkap ketimpangan antara harapan lulusan baru dan realitas lapangan kerja, sekaligus menantang legitimasi polisi yang mengisi posisi di lembaga sipil.
Dalam orasi yang dibawakan oleh perwakilan mahasiswa, beberapa poin kritis disampaikan:
- Penempatan polisi di jabatan sipil dianggap mengurangi kesempatan kerja bagi warga sipil yang memiliki kualifikasi lebih tinggi.
- Kebijakan tersebut menimbulkan konflik kepentingan karena aparat penegak hukum sekaligus menjalankan fungsi administratif.
- Pemerintah perlu memperkuat kebijakan penyerapan tenaga kerja terdidik melalui program magang, insentif bagi perusahaan, dan penyesuaian kurikulum pendidikan.
Mahasiswa menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penempatan polisi di posisi sipil serta mempercepat penciptaan lapangan kerja yang sesuai bagi para sarjana. Mereka juga menyerukan transparansi dalam proses rekrutmen jabatan sipil dan penetapan kuota yang adil.
Pihak kepolisian melalui juru bicara menegaskan bahwa penempatan personel di jabatan sipil bersifat sementara dan bertujuan untuk mengisi kekosongan yang mendesak. Namun, mahasiswa menilai alasan tersebut tidak cukup untuk mengesampingkan hak warga sipil yang juga berkompetisi di pasar kerja.
Situasi ini menyoroti tantangan ganda yang dihadapi Indonesia: mengurangi pengangguran terdidik sambil memastikan kebijakan publik tidak menimbulkan ketimpangan struktural. Pemerintah diharapkan dapat menanggapi aspirasi mahasiswa dengan langkah konkret, seperti memperluas program kerja sama antara perguruan tinggi dan industri, serta meninjau kembali regulasi penempatan aparat keamanan di jabatan sipil.
