Setapak Langkah – 12 Juni 2026 | Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis ringan terhadap Andrei Yunus, seorang perwira yang terbukti menyiram air keras kepada sekelompok demonstran pada akhir 2022. Keputusan hakim menimbulkan protes luas karena dianggap tidak mencerminkan besarnya kerugian material dan psikologis yang diderita korban.
Berikut rangkuman fakta utama kasus ini:
- Peristiwa terjadi pada 23 Oktober 2022 di kawasan Gajah Mada, ketika aparat militer menggunakan selang berisi air keras untuk membubarkan aksi demonstrasi.
- Korban melaporkan luka bakar, iritasi kulit, serta kerusakan properti pribadi akibat percikan air keras.
- Setelah penyelidikan, Andrei Yunus dinyatakan bersalah atas pelanggaran prosedur penggunaan senjata non-mematikan.
- Pengadilan Militer menjatuhkan hukuman penjara satu tahun yang dapat ditangguhkan serta denda administratif.
Berbagai pihak menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Organisasi hak asasi manusia menilai nilai denda dan masa penahanan tidak mampu mengembalikan kerugian yang dialami korban, baik secara material maupun moral.
Analisis hukum menunjukkan bahwa penggunaan air keras termasuk dalam kategori senjata pemukul yang seharusnya hanya dipergunakan dalam situasi darurat dengan prosedur yang ketat. Dalam putusan, hakim menekankan bahwa tidak ada unsur niat jahat yang kuat, namun mengabaikan fakta bahwa korban mengalami cedera serius.
Reaksi publik pun beragam. Di media sosial, tagar #KeadilanUntukKorban menjadi viral, menuntut revisi hukuman agar mencakup ganti rugi yang layak. Sementara itu, beberapa kalangan militer berargumen bahwa tindakan Andrei Yunus merupakan keputusan taktis untuk mengendalikan kerusuhan dan tidak berniat melukai.
Jika dilihat dari perspektif kebijakan, kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas aparat militer dalam menangani demonstrasi damai. Pemerintah masih belum mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai batas penggunaan air keras, sehingga menimbulkan celah interpretasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjustifikasi tindakan berlebihan.
Sejumlah ahli hukum menyarankan agar legislatif menyusun peraturan khusus yang menetapkan sanksi minimum bagi pelanggaran penggunaan senjata non-mematikan, termasuk kompensasi finansial bagi korban. Mereka menekankan pentingnya transparansi proses peradilan militer agar dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.
Kasus Andrei Yunus menjadi contoh nyata bagaimana penegakan hukum dapat terkesan selektif bila tidak diimbangi dengan mekanisme pemulihan yang adil bagi para korban. Tekanan masyarakat dan rekomendasi ahli diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan penggunaan alat keras oleh aparat keamanan.
