Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | Pengesahan RUU Polri menjadi undang-undang baru-baru ini menuai penolakan keras dari koalisi masyarakat sipil. Kelompok-kelompok ini menilai bahwa sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tidak sejalan dengan amanat reformasi kepolisian yang telah disepakati sejak 2019.
Beberapa poin utama yang dikecam meliputi:
- Ketentuan tentang wewenang penangkapan yang dianggap memberikan ruang terlalu luas bagi aparat kepolisian tanpa pengawasan yang memadai.
- Pembatasan hak atas kebebasan berserikat bagi anggota kepolisian, yang dipandang menghambat transparansi internal.
- Pengaturan mengenai penggunaan data pribadi warga yang dinilai kurang melindungi privasi masyarakat.
- Prosedur penyelesaian sengketa yang masih mengandalkan mekanisme internal kepolisian, bukan lembaga peradilan independen.
Koalisi masyarakat sipil, yang terdiri dari LSM, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia, menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus menjamin akuntabilitas, profesionalisme, dan menghormati hak asasi manusia. Mereka mengingatkan bahwa RUU Polri seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik, bukan menambah celah penyalahgunaan kekuasaan.
Pihak pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, berargumen bahwa RUU tersebut telah melalui proses konsultasi yang luas dan mencakup rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, kritik menyebutkan bahwa konsultasi tersebut masih bersifat formal dan tidak menghasilkan perubahan substantif pada pasal‑pasal kontroversial.
Jika kritik terus berlanjut, kemungkinan besar akan muncul tekanan politik untuk melakukan revisi pada undang‑undang tersebut melalui mekanisme amandemen atau peninjauan kembali di DPR. Hal ini dapat menunda implementasi kebijakan kepolisian yang baru dan memperpanjang ketidakpastian bagi aparat serta masyarakat.
