Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Senyum lega menghiasi wajah 98 warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah mereka mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Melalui program Reforma Agraria yang dikelola oleh Badan Bank Tanah, tanah‑tanah tersebut kini dialihkan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) sehingga para pemilik dapat menguasai dan memanfaatkan lahan secara sah.
Program ini dimulai pada awal 2023 setelah serangkaian proses verifikasi kepemilikan, pengukuran, dan penetapan batas. Petugas lapangan bersama tokoh masyarakat melakukan pendataan, mengumpulkan dokumen kepemilikan tradisional, serta menyelesaikan sengketa yang masih tersisa. Berikut tahapan utama yang ditempuh:
- Pendataan dan verifikasi data keluarga penerima manfaat.
- Survei lapangan dan pemetaan batas lahan.
- Penyelesaian sengketa tanah yang belum selesai.
- Penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) oleh Badan Bank Tanah.
- Penandatanganan akta HPL oleh perwakilan keluarga.
Setelah menerima HPL, masing‑masing keluarga kini memiliki hak legal untuk mengelola, menanam, atau mengalihkan tanahnya. Hal ini diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi konflik agraria, dan membuka peluang akses kredit perbankan bagi petani kecil.
Kepala Badan Bank Tanah, Bapak Ahmad Syarif, menyatakan, “Reforma Agraria bukan sekadar pemberian surat, melainkan upaya memperkuat kepemilikan tanah bagi rakyat kecil sehingga mereka dapat berinvestasi pada lahan mereka tanpa rasa takut.”
Para warga mengaku merasa lebih aman dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas tanaman. Beberapa keluarga berencana mengalihkan sebagian lahan menjadi kebun buah, sementara yang lain ingin memperluas sawah padi.
Keberhasilan ini menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Selatan yang masih menghadapi masalah kepemilikan tanah. Pemerintah provinsi berjanji akan memperluas skema serupa ke lebih banyak kabupaten dalam dua tahun ke depan.
