Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait proses hukum yang kini sedang dihadapi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa Nadiem merupakan pribadi yang baik dan berintegritas, sekaligus menegaskan dukungan pemerintah atas kebijakan pengadaan laptop Chromebook yang dikeluarkan pada masa kepemimpinannya.
Berikut rangkaian fakta utama yang menjadi latar belakang pernyataan tersebut:
- Pengadaan laptop Chromebook dilatarbelakangi oleh arahan Presiden Jokowi pada tahun 2020 untuk mempercepat digitalisasi pendidikan nasional.
- Program tersebut menargetkan ribuan siswa di seluruh Indonesia dengan menyediakan perangkat berbasis Chrome OS yang lebih terjangkau dan mudah dikelola.
- Nadiem Makarim, yang menjabat sebagai Mendikbudristek sejak 2019, memimpin implementasi kebijakan tersebut hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2024.
- Setelah masa jabatannya berakhir, Nadiem kini menghadapi proses hukum yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan.
Presiden Jokowi menanggapi isu tersebut dengan menekankan bahwa proses hukum harus dijalankan secara transparan dan adil, namun ia tidak melihat adanya bukti yang dapat merusak reputasi Nadiem sebagai sosok yang berorientasi pada reformasi pendidikan. \”Nadiem adalah orang baik, yang selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan lewat inovasi teknologi,\” ujar Jokowi dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin, 3 Juni 2024.
Pernyataan ini mendapat beragam tanggapan dari kalangan politisi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sebagian pihak memuji sikap Presiden yang menekankan prinsip due process, sementara yang lain menuntut kejelasan lebih lanjut mengenai detail dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan Chromebook.
Berikut beberapa poin penting yang diangkat oleh pengamat:
- Transparansi anggaran: Pemerintah diminta memperlihatkan rincian anggaran pengadaan Chromebook, termasuk mekanisme tender dan pemilihan vendor.
- Akuntabilitas pejabat: Diperlukan audit independen untuk menilai peran Nadiem dalam keputusan strategis selama masa jabatannya.
- Implikasi kebijakan: Pengadaan Chromebook tetap menjadi prioritas strategis, sehingga penundaan atau pembatalan dapat berdampak pada agenda digitalisasi pendidikan.
Secara keseluruhan, pernyataan Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan agenda digitalisasi pendidikan, sambil menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kesinambungan kebijakan publik.
