Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Film “Pesta Babi” yang menyoroti kondisi sosial-ekonomi di Papua kembali menjadi sorotan setelah pernyataan komentator politik Rico Marbun. Menurut Marbun, film tersebut tidak sekadar menyampaikan kritik, melainkan berpotensi dijadikan alat kampanye yang dapat memperkuat narasi disintegrasi wilayah Papua.
Sejak pertama diputar, “Pesta Babi” mendapatkan respons beragam dari publik dan aparat. Penonton menganggapnya sebagai cermin kejanggalan pembangunan, sementara pihak pemerintah menanggapi dengan sikap defensif, menganggap film itu menghasut sentimen separatis.
- Kontroversi muncul ketika pemerintah daerah mengeluarkan pernyataan bahwa film tersebut menyebarkan informasi palsu.
- Kelompok aktivis hak asasi manusia menilai film itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi.
- Rico Marbun menekankan bahwa film dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkuat agenda politik yang menentang persatuan nasional.
Marbun menambahkan bahwa penggunaan media visual seperti film dalam konteks politik bukan hal baru. Namun, ia memperingatkan bahwa jika tidak diimbangi dengan dialog konstruktif, film tersebut dapat menjadi “senjata” bagi pihak yang ingin memecah belah.
Dalam analisisnya, Marbun mengidentifikasi tiga skenario utama:
- Film dijadikan bahan propaganda oleh kelompok separatis.
- Pemerintah menggunakan film sebagai bukti kegagalan kebijakan, memperburuk citra nasional.
- Masyarakat sipil memanfaatkan film untuk menggalang dukungan reformasi yang damai.
Para pengamat menilai bahwa reaksi pemerintah yang keras terhadap “Pesta Babi” dapat memperparah persepsi negatif di kalangan internasional. Sementara itu, aktivis budaya menyerukan kebebasan artistik sebagai bagian penting dari demokrasi.
Ke depannya, pemantauan terhadap penyebaran film dan diskursus seputar Papua menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan media dalam agenda politik yang berpotensi memecah belah bangsa.
