Setapak Langkah – 04 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil meraih penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 dengan predikat tertinggi AA. Pencapaian ini menandai keberhasilan provinsi dalam meningkatkan kualitas regulasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
Indeks Reformasi Hukum, yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkum), menilai kinerja daerah berdasarkan enam indikator utama: kualitas peraturan, partisipasi publik, penyelesaian sengketa, kepastian hukum, pengawasan internal, dan inovasi kebijakan. Penilaian dilakukan melalui survei, audit dokumen, dan verifikasi lapangan.
| Kriteria | Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| Kualitas Peraturan | 92 | A |
| Partisipasi Publik | 88 | A |
| Penyelesaian Sengketa | 85 | A |
| Kepastian Hukum | 90 | A |
| Pengawasan Internal | 87 | A |
| Inovasi Kebijakan | 89 | A |
Gubernur Babel, Nama Gubernur, menyatakan bahwa predikat AA mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menambahkan bahwa hasil ini akan menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing investasi di wilayah tersebut.
Penerima penghargaan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengoptimalkan proses legislasi serta memperkuat mekanisme pengawasan. Kemenkum menegaskan bahwa penghargaan IRH bersifat kompetitif dan hanya diberikan kepada daerah yang memenuhi standar tertinggi dalam enam indikator tersebut.
Ke depannya, Pemerintah Provinsi Babel berencana melanjutkan program digitalisasi dokumen hukum, memperluas ruang partisipasi publik melalui platform daring, dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan regulasi berbasis bukti. Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan provinsi tetap berada pada posisi terdepan dalam reformasi hukum di Indonesia.
