Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Jakarta – Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Geospasial Nasional (BGN) setelah Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN pada pertengahan Mei 2024. Penggeledahan tersebut terkait dugaan praktik jual‑beli titik Sistem Pengelolaan Penataan Gedung (SPPG), yang diperkirakan melibatkan pihak internal BGN.
Penelusuran awal mengungkap bahwa sejumlah titik SPPG yang seharusnya dikelola secara publik telah dipindahtangankan kepada perusahaan swasta dengan nilai transaksi yang jauh di atas harga pasar. Investigasi menunjukkan adanya indikasi suap dan gratifikasi antara oknum BGN dengan pengembang properti.
- 27 Mei 2024: Dadan Hindayana resmi dicopot oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BGN.
- 29 Mei 2024: Kejagung mengeluarkan perintah penggeledahan ke kantor BGN di Jakarta.
- 30 Mei 2024: Tim investigasi menemukan dokumen transaksi jual‑beli titik SPPG dan rekaman komunikasi internal.
- 1 Juni 2024: Ketua Kejagung menyatakan kasus ini menjadi sorotan publik nasional dan menegaskan komitmen penegakan hukum yang tegas.
Reaksi kalangan politik dan masyarakat luas beragam. Beberapa anggota DPR menuntut transparansi penuh dan pembentukan tim independen untuk mengaudit seluruh proses penetapan titik SPPG. Sementara organisasi anti‑korupsi menilai pencopotan Dadan Hindayana sebagai langkah awal yang tepat, namun menekankan pentingnya penyidikan menyeluruh terhadap semua pejabat yang terlibat.
Jika terbukti, kasus ini dapat berdampak signifikan pada kebijakan tata ruang dan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola data geospasial. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, mengingat nilai komersial lahan yang terletak di zona strategis.
Ke depan, Kejaksaan Agung berjanji akan melanjutkan penyidikan hingga tuntas, termasuk penuntutan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan korupsi. Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang diharapkan akan melakukan reformasi internal guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.
