Setapak Langkah – 02 Juni 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan dukungannya kepada Dino Patti Djalal, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang baru saja mengisi jabatan selama tiga bulan. Pernyataan Anies muncul setelah muncul perdebatan publik yang menyoroti lamanya masa jabatan sang menteri.
Dalam sebuah acara diskusi politik, Anies menegaskan bahwa Dino bukanlah “pejabat karbitan” yang hanya mengincar jabatan sesaat. Ia menyoroti latar belakang diplomatik Dino yang telah berkiprah selama puluhan tahun di lingkungan Kementerian Luar Negeri, termasuk penugasan penting di Kedutaan Besar Indonesia di Washington dan peran strategis dalam negosiasi multilateral.
Berikut beberapa pencapaian utama Dino Patti Djalal sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri:
- Menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerjasama Internasional, mengelola hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara mitra.
- Memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan G20, memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global.
- Berperan sebagai penasihat senior dalam penanganan krisis diplomatik di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, Anies menambahkan, masa jabatan singkat tidak serta-merta menurunkan efektivitas seorang pejabat. “Kualitas kepemimpinan dan pengalaman jauh lebih penting daripada lama waktu yang dihabiskan di kantor,” ujarnya.
Namun, tidak semua pihak setuju dengan pandangan Anies. Beberapa politisi dan pengamat politik menilai bahwa penunjukan Dino sebagai Menteri Luar Negeri lebih bersifat politis, mengingat kedekatannya dengan partai-partai tertentu dan kurangnya dukungan luas di parlemen.
Debat ini juga melibatkan Teddy, seorang tokoh politik yang menyoroti perlunya transparansi dalam proses seleksi pejabat tinggi. Menurutnya, publik berhak mengetahui dasar pertimbangan penunjukan serta rencana kerja yang jelas.
Meski demikian, Anies tetap menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi Dino untuk menunjukkan kemampuan dan kontribusinya dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menutup diskusi dengan harapan agar seluruh elemen politik dapat bersinergi demi kepentingan nasional, tanpa terjebak dalam politik pribadi.
