Setapak Langkah – 02 Juni 2026 | Hanania Travel, sebuah agen perjalanan yang pernah mencatat rekor MURI, menjadi sorotan publik setelah terungkapnya skema penipuan yang merugikan ribuan konsumen hingga mencapai Rp100 miliar.
Rekor tersebut dicapai berkat keberhasilan mengorganisir wisata massal dengan jumlah peserta yang sangat tinggi. Keberhasilan ini kemudian dimanfaatkan sebagai alat promosi, dengan agen tersebut secara rutin menampilkan endorsement dari artis ternama serta menonjolkan akreditasi dari Kementerian Haji (Kemenhaj). Bagi banyak orang, kombinasi antara rekor resmi dan dukungan selebriti memberikan kesan legitimasi yang kuat, sehingga korban tidak curiga saat melakukan transaksi.
- Pembayaran di muka melalui transfer bank atau layanan digital dengan janji paket wisata internasional yang “terjamin”.
- Penyediaan dokumen palsu yang menampilkan logo Kemenhaj dan tanda tangan pejabat fiktif.
- Penggunaan testimoni video artis yang ternyata hanya dibayar sebagai iklan, bukan pengalaman nyata.
- Penawaran diskon besar-besaran yang menimbulkan rasa urgensi.
Korban yang telah menunggu keberangkatan selama berbulan‑bulan akhirnya menyadari tidak ada penerbangan atau akomodasi yang disiapkan. Upaya menelusuri jejak uang menunjukkan aliran dana yang menyebar ke beberapa rekening pribadi di luar negeri, sehingga menyulitkan proses penagihan.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Total Kerugian | Rp100 miliar |
| Jumlah Korban | Diperkirakan lebih dari 2.000 orang |
| Rekor MURI | Paket wisata dengan peserta terbanyak (2022) |
| Akreditasi | Dicantumkan Kemenhaj (palsu) |
Sejumlah korban kini menuntut Komisi Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap jaringan kriminal di balik Hanania Travel. Mereka berharap hasil penyelidikan dapat mengembalikan sebagian dana dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi konsumen agar tidak hanya mengandalkan prestasi atau dukungan selebriti dalam menilai kredibilitas layanan. Pemeriksaan langsung terhadap izin resmi, verifikasi nomor akreditasi, serta konsultasi dengan agen resmi pemerintah menjadi langkah penting untuk menghindari penipuan.
