Setapak Langkah – 29 Mei 2026 | Seekor kerbau albino yang dikenal dengan sebutan “Donald Trump” karena memiliki jambul pirang menyerupai mantan presiden Amerika Serikat, hampir menjadi korban penyembelihan hewan kurban pada perayaan Iduladha di Bangladesh. Berita ini mengungkap bagaimana Menteri Pertanian Bangladesh melakukan intervensi di menit‑menit terakhir untuk melindungi hewan yang menjadi sorotan publik.
Kerbau tersebut berasal dari sebuah peternakan di wilayah Khulna, Bangladesh, dan sejak muncul di media sosial, foto‑foto dengan jambul kuning mencuri perhatian netizen domestik maupun internasional. Karena penampilannya yang unik, banyak pihak menganggapnya sebagai simbol keberuntungan dan sekaligus menjadi objek spekulasi komersial.
Menjelang hari raya Iduladha, tradisi penyembelihan hewan kurban memang sudah menjadi bagian penting dalam perayaan umat Islam. Namun, setelah gambar “Donald Trump” beredar luas, muncul tekanan publik agar hewan tersebut tidak dijadikan kurban. Pemerintah kemudian mengeluarkan pernyataan resmi melalui Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa kerbau tersebut akan dialokasikan sebagai “hewan pelindung budaya” dan tidak akan masuk dalam daftar kurban.
Berikut rangkaian aksi yang diambil oleh pemerintah:
- Pengidentifikasian kerbau albino oleh tim ahli veteriner pada 1 hari sebelum Iduladha.
- Penyusunan surat keputusan yang melarang penyembelihan kerbau tersebut selama periode Iduladha.
- Penempatan kerbau di kandang khusus milik Kementerian Pertanian untuk menghindari akses pihak ketiga.
- Penyuluhan kepada peternak lokal tentang pentingnya melindungi spesies langka dan hewan dengan nilai budaya.
Intervensi ini mendapat pujian dari kalangan pecinta hewan serta aktivis konservasi, yang menilai langkah tersebut sebagai contoh kebijakan responsif terhadap sentimen publik. Sementara itu, kritik muncul dari sebagian warga yang menilai prioritas pemerintah seharusnya lebih pada distribusi daging kurban yang adil bagi masyarakat kurang mampu.
Kasus ini menyoroti dinamika antara tradisi keagamaan, perlindungan satwa, dan pengaruh media sosial dalam mempengaruhi kebijakan publik di negara berkembang.
