Setapak Langkah – 28 Mei 2026 | Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa kritik publik terhadap program pemerintah merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi. Ia menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari Senin, 27 Mei 2024.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap masukan, melainkan mengundang semua pihak, baik lembaga swadaya masyarakat, akademisi, maupun warga, untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi. “Kami membuka ruang dialog terbuka, baik melalui forum daring maupun pertemuan tatap muka, agar suara rakyat dapat terdengar dan dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan selanjutnya,” kata Riza Patria.
Berikut beberapa poin utama yang disorot dalam pernyataan tersebut:
- Kritik dianggap sebagai bagian integral dari proses demokrasi.
- Pemerintah berkomitmen menyediakan kanal komunikasi yang transparan bagi masyarakat.
- Evaluasi program dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- Masukan yang konstruktif dapat memperbaiki efektivitas program desa dan daerah tertinggal.
Riza Patria juga menyinggung beberapa program utama yang sedang berjalan, seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan peningkatan akses layanan dasar. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta umpan balik yang jujur dan kritis.
Dengan menekankan pentingnya kritik, Wamendes berharap tercipta budaya politik yang lebih terbuka, di mana perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk perbaikan. Harapannya, melalui dialog yang sehat, kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap realitas di lapangan.
