Setapak Langkah – 22 Mei 2026 | Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat (ARUKKI) pada hari Selasa mengirimkan surat aduan resmi kepada Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aduan tersebut menyoroti dugaan kelalaian dan potensi konflik kepentingan dalam proses investigasi serta penetapan sanksi.
Kasus CSR yang dimaksud bermula pada akhir 2023 ketika sejumlah laporan publik mengungkapkan alokasi dana CSR BI dan OJK yang tidak transparan, serta indikasi adanya manfaat pribadi bagi pejabat tertentu. Laporan tersebut memicu permintaan klarifikasi dari publik dan lembaga pengawas.
ARUKKI menyatakan bahwa meski telah ada penyelidikan internal oleh kedua lembaga, prosesnya berjalan lambat dan tidak menyentuh aspek-aspek kritis seperti:
- Identifikasi penerima manfaat dana CSR.
- Penelusuran alur penyaluran dana hingga akhir penerima.
- Pengungkapan potensi hubungan pribadi antara pejabat BI/OJK dengan pihak penerima.
Dalam suratnya, ARUKKI menuntut KPK untuk:
- Melakukan audit independen terhadap seluruh dokumen terkait CSR BI-OJK.
- Menginterogasi pejabat terkait secara menyeluruh.
- Menetapkan sanksi administratif atau pidana bila terbukti terjadi penyalahgunaan dana.
- Mengumumkan hasil penyelidikan secara transparan kepada publik.
Deputi KPK menanggapi bahwa surat aduan akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Kami akan meninjau dokumen yang disampaikan ARUKKI dan melakukan koordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan,” kata deputi tersebut dalam pernyataan tertulis.
Reaksi dari kalangan pengamat menunjukkan bahwa kasus ini menambah beban bagi BI dan OJK dalam menjaga integritas penggunaan dana CSR. Jika terbukti adanya penyalahgunaan, implikasinya dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal dan regulasi keuangan nasional.
ARUKKI menutup aduannya dengan menegaskan komitmen organisasi untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan menuntut pertanggungjawaban penuh dari semua pihak yang terlibat.
