Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mulyadi, menuntut agar Menteri Pertahanan sekaligus Panglima TNI mengambil langkah tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan tambang emas ilegal di wilayah Sumatera Barat.
Penelusuran awal menunjukkan bahwa sejumlah aparat keamanan diduga memberikan perlindungan atau memfasilitasi operasi penambangan yang tidak memiliki izin resmi. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar peraturan pertambangan, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam rapat komisi, Mulyadi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia meminta Menhan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh serta menindak tegas setiap pelanggaran yang teridentifikasi. Selanjutnya, ia mengharapkan Panglima TNI menginstruksikan seluruh jajaran militer untuk tidak memberikan dukungan apapun kepada oknum yang terlibat.
Beberapa langkah yang diusulkan meliputi:
- Pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur kepolisian, Kementerian Pertahanan, dan lembaga pengawas lingkungan.
- Pembekuan semua izin tambang yang belum selesai proses verifikasi di wilayah terkait.
- Pemberian sanksi administratif maupun pidana kepada aparat yang terbukti melanggar kode etik dan hukum negara.
Jika tindakan tegas tidak diambil, risiko kerusakan hutan, pencemaran air, serta hilangnya hak atas tanah tradisional dapat semakin meluas. Selain itu, persepsi publik terhadap integritas institusi keamanan dapat menurun, yang pada gilirannya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
DPR menegaskan bahwa penegakan hukum harus bersifat menyeluruh dan tidak memihak. Permintaan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan tambang emas ilegal serta menegakkan prinsip supremasi hukum di Indonesia.
