Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menolak segala bentuk proyek yang mengandung praktik mark‑up. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada pekan ini, ia menekankan bahwa setiap pengajuan proyek harus melewati proses verifikasi yang ketat guna mencegah pemborosan anggaran dan penyalahgunaan dana publik.
Mark‑up merujuk pada penambahan biaya yang tidak transparan atau tidak beralasan pada proyek infrastruktur maupun non‑infrastruktur. Praktik ini kerap menimbulkan kerugian bagi negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, Bobby Nasution menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap upaya menggelembungkan nilai kontrak atau memanipulasi harga bahan dan jasa.
Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menerapkan langkah‑langkah berikut:
- Penguatan unit pengawasan internal (Internal Audit) pada setiap kementerian dan lembaga daerah.
- Penerapan sistem e‑procurement yang terintegrasi dan dapat diakses publik secara real‑time.
- Audit independen oleh badan pengawas eksternal pada proyek‑proyek strategis dengan nilai kontrak di atas Rp 10 miliar.
- Penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang terbukti melakukan mark‑up.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkecil peluang korupsi, dan memastikan penggunaan anggaran yang optimal untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara.
Bobby Nasution juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk kontraktor, konsultan, dan masyarakat sipil, untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan proyek. “Kami mengundang partisipasi publik melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses, sehingga setiap indikasi penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Penolakan tegas terhadap proyek mark‑up ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat, serta menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
