Setapak Langkah – 19 Mei 2026 | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, memberikan klarifikasi resmi setelah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal dengan sebutan Noel, menyuarakan protes terkait tuntutan hukuman lima tahun penjara atas dugaan korupsi pemerasan. Pernyataan tersebut disampaikan pada konferensi pers yang diadakan KPK pada Senin (19/5/2024).
Fitroh menegaskan bahwa proses penetapan hukuman dalam kasus korupsi berada di ranah yudisial dan tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan politik maupun publik. Ia menambahkan bahwa KPK telah menjalankan prosedur penyelidikan secara independen dan transparan, serta memastikan bahwa setiap bukti yang terkumpul telah diserahkan kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK:
- Independensi penyelidikan: KPK menegaskan bahwa semua tahapan penyelidikan dilakukan tanpa campur tangan pihak luar, termasuk aparat pemerintah atau tokoh politik.
- Kepatuhan pada hukum: KPK berkomitmen mematuhi ketentuan Undang-Undang KPK dan peraturan perundang‑undangan terkait penegakan hukum korupsi.
- Transparansi proses: Semua dokumen investigasi dan bukti material akan tersedia bagi pihak berwenang yang berwenang, serta dapat diaudit oleh lembaga pengawas independen.
- Respons terhadap protes: KPK menghargai kebebasan berpendapat, namun menolak segala bentuk upaya mempengaruhi putusan pengadilan.
Kasus yang melibatkan Noel Ebenezer berawal dari dugaan pemerasan dana proyek infrastruktur tenaga kerja yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta. Menurut penyelidikan awal, pihak yang bersangkutan diduga memanfaatkan jabatan untuk menuntut pembayaran tidak sah kepada pihak ketiga, dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan dakwaan formal dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda administratif. Noel sendiri menyatakan bahwa tuduhan tersebut bersifat politik dan menuntut keadilan yang lebih manusiawi.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi warga yang terlibat dalam proses hukum, sambil tetap menuntut akuntabilitas penuh bagi pejabat publik yang diduga melakukan korupsi.
Dengan penegakan hukum yang sedang berjalan, KPK menegaskan bahwa hasil akhir kasus akan ditentukan oleh putusan pengadilan, bukan oleh protes atau tekanan eksternal. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penegakan hukum anti‑korupsi yang kredibel di Indonesia.
