Setapak Langkah – 15 Mei 2026 | Dalam sebuah pernyataan terbaru, Ahmad Ashov Barry menegaskan bahwa tuduhan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia menerima dana asing secara massal merupakan sebuah narasi yang keliru. Ia menekankan pentingnya peran kritik sipil sebagai penjaga kualitas demokrasi serta penyeimbang kebijakan publik di tengah dinamika politik nasional.
Barry, yang dikenal aktif dalam jaringan masyarakat sipil, mengingatkan bahwa kebanyakan LSM di tanah air mengandalkan sumber pendanaan domestik, baik dari donatur pribadi, perusahaan lokal, maupun lembaga pemerintah. Ia menolak anggapan bahwa keterlibatan dana luar negeri otomatis menurunkan legitimasi atau independensi organisasi.
- Fokus pada akuntabilitas: LSM diharapkan transparan dalam penggunaan dana, terlepas dari asalnya.
- Peran kritik konstruktif: Kritik yang berbasis data dan fakta dapat memperbaiki kebijakan pemerintah, bukan sekadar menentang.
- Keseimbangan kepentingan: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.
Di sisi lain, narasi yang menyebut LSM sebagai “pembawa agenda asing” dapat menimbulkan stigma negatif, mengurangi ruang gerak organisasi untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Barry mengajak semua pihak untuk menilai LSM berdasarkan kinerjanya, bukan berdasarkan spekulasi tentang sumber dana.
Ia menutup dengan menyerukan dialog terbuka antara pemerintah, LSM, dan masyarakat luas, guna memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap kuat, partisipatif, dan mampu menampung berbagai suara kritis yang konstruktif.
