Setapak Langkah – 13 Mei 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menegaskan keputusan untuk menangguhkan atau men-suspend Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Surat Layanan Hasil Standar (SLHS). Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan unit-unit SPPG terhadap standar layanan gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
SLHS merupakan dokumen resmi yang menjamin bahwa layanan gizi yang diberikan memenuhi standar mutu, keamanan, dan efektivitas. Tanpa SLHS, layanan yang disalurkan dapat berisiko tidak sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga berpotensi membahayakan penerima manfaat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Berikut poin-poin utama keputusan BGN:
- Penangguhan operasional akan berlaku mulai tanggal pengumuman resmi.
- SPPG yang belum memiliki SLHS wajib mengajukan permohonan dan menyelesaikan proses verifikasi dalam jangka waktu 30 hari.
- Jika dalam periode tersebut tidak ada kemajuan, BGN berhak mencabut izin operasional secara permanen.
BGN menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar sanksi, melainkan upaya memastikan kualitas layanan gizi nasional. “Kami berkomitmen melindungi hak atas gizi yang layak. Tanpa standar yang jelas, pelayanan tidak dapat dijamin keamanannya,” ujar Kepala BGN dalam pernyataan resmi.
Reaksi dari beberapa SPPG yang terdampak beragam. Sebagian menyatakan kesiapan untuk segera melengkapi dokumen, sementara yang lain mengeluhkan keterbatasan sumber daya dan dukungan administratif. BGN berjanji akan memberikan fasilitasi teknis, termasuk pelatihan dan bimbingan dalam proses penyusunan SLHS.
Langkah penangguhan ini diharapkan dapat mendorong seluruh jaringan SPPG untuk mempercepat proses sertifikasi, sehingga layanan gizi di seluruh Indonesia dapat tersampaikan dengan standar yang konsisten dan terpercaya.
