Setapak Langkah – 09 Mei 2026 | Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan kembali pentingnya peran advokat dalam menegakkan hukum serta melindungi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara yang mempertemukan praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat penegak hukum.
Berikut beberapa peran strategis advokat yang diuraikan oleh Wamenkum:
- Menyediakan bantuan hukum gratis atau berbiaya terjangkau bagi korban pelanggaran HAM.
- Memberikan pendampingan hukum selama proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
- Mengadvokasi perubahan regulasi yang lebih melindungi hak-hak fundamental masyarakat.
- Berperan sebagai pengawas independen terhadap tindakan aparat penegak hukum.
- Menyebarkan edukasi hukum kepada publik untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak konstitusional.
Wamenkum juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara advokat, lembaga hak asasi manusia, dan lembaga peradilan. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat jaringan perlindungan hukum, sehingga setiap warga negara dapat merasakan kepastian hukum tanpa diskriminasi.
Dalam konteks nasional, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan memperluas akses layanan bantuan hukum. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah jumlah advokat yang kompeten serta memperkuat sistem perlindungan HAM secara menyeluruh.
Dengan menekankan peran sentral advokat, Wamenkum berharap tercipta ekosistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, sehingga Indonesia dapat menegakkan prinsip supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia secara konsisten.
