Setapak Langkah – 09 Mei 2026 | Dalam rangka KTT ASEAN ke-48 yang diselenggarakan di Cebu, Filipina, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat Indonesia terhadap upaya perdamaian antara Kamboja dan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang pleno yang dihadiri para pemimpin negara anggota ASEAN.
Presiden Prabowo menekankan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan dan konflik historis di antara kedua negara harus ditempuh melalui dialog konstruktif dan mediasi yang bersifat regional. Ia menambahkan bahwa Indonesia siap menjadi fasilitator serta memberikan dukungan diplomatik yang diperlukan untuk menciptakan suasana kondusif bagi perundingan damai.
Selain menyoroti isu Kamboja-Thailand, Prabowo juga menyinggung situasi politik yang masih bergejolak di Myanmar. Ia menegaskan bahwa ASEAN harus tetap berpegang pada prinsip dialog dan menghormati kedaulatan, namun tidak dapat menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Berikut beberapa poin penting yang diangkat Presiden Prabowo dalam pernyataannya:
- Indonesia mendukung sepenuhnya proses perundingan damai antara Kamboja dan Thailand.
- Peran ASEAN sebagai platform utama untuk mediasi dan penyelesaian sengketa regional ditekankan kembali.
- Keterlibatan Indonesia mencakup penyediaan tenaga ahli, fasilitator, serta dukungan logistik bagi kedua belah pihak.
- Isu Myanmar tetap menjadi perhatian, dengan seruan agar semua pihak menempuh jalur dialog.
- Stabilitas kawasan Asia Tenggara dipandang sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan bersama.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan Prabowo memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi regional. Dukungan kuat Indonesia diharapkan dapat mempercepat proses dialog, mengurangi ketegangan, dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan damai yang berkelanjutan antara Kamboja dan Thailand.
Ke depan, Indonesia berencana menggelar serangkaian pertemuan bilateral dan multilateral yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan pemerintah Kamboja, Thailand, serta organisasi ASEAN. Diharapkan langkah ini akan memperkuat mekanisme penyelesaian konflik dan meneguhkan komitmen ASEAN terhadap perdamaian serta stabilitas kawasan.
