Setapak Langkah – 08 Mei 2026 | Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini sebagai bagian dari inisiatif transparansi terkait polemik pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, menegaskan bahwa apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran, kementerian siap melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Polemik ini muncul setelah publikasi data pengadaan sepatu yang menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur, harga per unit, dan mekanisme distribusi kepada sekolah‑sekolah negeri di seluruh Indonesia.
- Anggaran yang dialokasikan untuk program Sepatu Sekolah Rakyat mencapai Rp 2,5 triliun pada tahun anggaran 2023/2024.
- Harga rata‑rata sepatu yang dilaporkan adalah Rp 150.000 per pasang, jauh di atas standar pasar.
- Beberapa daerah melaporkan adanya keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian jumlah sepatu yang diterima.
Dalam rapat bersama pejabat KPK, Wamensos Jabo menyampaikan bahwa Kemensos telah menyiapkan dokumen pendukung, termasuk surat perjanjian, laporan keuangan, dan audit internal, untuk mempermudah proses pemeriksaan.
Langkah selanjutnya meliputi:
- Pemeriksaan dokumen oleh tim investigasi KPK.
- Wawancara dengan pejabat terkait di Kemensos dan pihak penyedia.
- Pengujian kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa.
- Penyusunan laporan akhir yang akan dipublikasikan kepada publik.
Kementerian Sosial menegaskan komitmennya untuk menegakkan akuntabilitas dalam setiap program bantuan sosial, serta berharap hasil penyelidikan dapat menjadi pelajaran bagi lembaga pemerintah lainnya.
