Setapak Langkah – 08 Mei 2026 | Majelis Tinggi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan pentingnya persiapan regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 secara matang. Dalam rapat kerja yang diadakan pada … DPD menyoroti bahwa regulasi yang kuat akan menjamin kelancaran proses demokratis, mencegah potensi sengketa, serta menyesuaikan dengan dinamika politik dan teknologi terkini.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Penguatan kerangka hukum pemilu dengan memperbaharui Undang‑Undang Pemilu serta peraturan pelaksanaannya.
- Peningkatan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persiapan logistik, keamanan, dan pendidikan pemilih.
- Koordinasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Pengawas Pemilu.
- Penerapan teknologi informasi untuk pendaftaran pemilih, penghitungan suara, dan transparansi hasil.
- Pengawasan ketat terhadap pendanaan kampanye dan pelaporan keuangan partai politik.
DPD juga mengusulkan agar proses pembuatan regulasi diselesaikan paling lambat dua tahun sebelum pemilu, sehingga ruang waktu yang cukup tersedia untuk sosialisasi dan penyesuaian operasional. Seluruh usulan diharapkan dapat dibahas dalam rapat pleno DPR dan DPD, serta disetujui dalam Rancangan Undang‑Undang (RUU) yang akan diajukan ke Presiden.
Dengan regulasi yang matang, diharapkan Pemilu 2029 dapat berlangsung bebas kecurangan, inklusif, serta mencerminkan aspirasi seluruh warga negara Indonesia.
