Setapak Langkah – 05 Mei 2026 | Menteri Kepolisian Republik Indonesia melalui Mabes Polri mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh anggota kepolisian melakukan live streaming di media sosial ketika sedang menjalankan tugas resmi. Pengumuman ini disampaikan pada awal tahun 2026 dan langsung menjadi sorotan publik serta dunia kepolisian.
Kebijakan tersebut didasari oleh tiga pertimbangan utama: menjaga profesionalitas, menegakkan etika kerja, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurut pernyataan resmi Mabes Polri, penyebaran gambar atau video secara real‑time dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi, mengganggu proses penegakan hukum, serta menurunkan kredibilitas aparat bila terjadi kesalahan penanganan yang terekam secara publik.
- Profesionalitas: Anggota kepolisian diharapkan fokus pada tugas operasional tanpa terganggu oleh interaksi digital yang bersifat hiburan.
- Etika: Live streaming dapat menampilkan situasi sensitif seperti penangkapan atau penegakan hukum yang belum selesai, yang dapat melukai martabat tersangka atau korban.
- Kepercayaan Publik: Transparansi tetap dijaga melalui laporan resmi, bukan melalui siaran langsung yang belum terfilter.
Apabila terjadi pelanggaran, anggota yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif hingga tindakan disiplin yang lebih berat, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Etika dan Perilaku Aparatur Kepolisian.
Respons dari kalangan masyarakat beragam. Sebagian mengapresiasi langkah ini sebagai upaya memperkuat integritas kepolisian, sementara yang lain mengkhawatirkan pembatasan kebebasan informasi. Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menghalangi transparansi, melainkan mengalihkan cara penyampaian informasi ke saluran resmi yang telah terkontrol.
Kebijakan serupa pernah diterapkan pada tahun 2022 terhadap anggota kepolisian yang menggunakan media sosial untuk keperluan pribadi selama jam tugas, namun larangan total live streaming menandai peningkatan tingkat ketegasan dalam menegakkan standar operasional.
