Setapak Langkah – 03 Mei 2026 | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan yang dibebani anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Proyek yang dijadwalkan selesai pada akhir 2024 ini semula direncanakan dengan kapasitas penampungan 500.000 meter kubik dan dilengkapi teknologi pengolahan limbah modern. Namun, selama proses perencanaan dan pengadaan, muncul perubahan signifikan yang menimbulkan pertanyaan serius.
Temuan utama Pansus
- Ketidaksesuaian anggaran: Anggaran awal Rp 12 miliar naik menjadi Rp 18,5 miliar tanpa ada penjelasan terperinci tentang kenaikan biaya.
- Perubahan spesifikasi teknis: Kapasitas penampungan dikurangi menjadi 350.000 meter kubik dan teknologi pengolahan limbah standar turun dari sistem bio‑gas ke sistem sederhana yang lebih murah.
- Harga satuan yang tidak wajar: Beberapa item bahan baku dan kontraktor menunjukkan harga satuan lebih tinggi 30‑50 % dibandingkan harga pasar.
- Dokumentasi yang tidak lengkap: Beberapa dokumen tender, notulen rapat, dan laporan keuangan tidak tersedia atau tidak terarsip dengan baik.
- Potensi konflik kepentingan: Ada indikasi bahwa beberapa perusahaan yang terlibat memiliki hubungan dekat dengan oknum pejabat daerah.
Perbandingan anggaran
| Komponen | Anggaran Awal (Rp miliar) | Anggaran Revisi (Rp miliar) |
|---|---|---|
| Konstruksi utama | 7,0 | 10,2 |
| Pengolahan limbah | 3,0 | 4,8 |
| Infrastruktur pendukung | 2,0 | 3,5 |
Perbedaan total mencapai Rp 6,5 miliar, yang belum dijelaskan secara memadai kepada publik.
Dampak potensial
Kenaikan biaya ini dapat mengurangi alokasi dana untuk program lain di Kota Samarinda, seperti pendidikan dan kesehatan. Dari sisi lingkungan, penurunan standar teknologi pengolahan berisiko meningkatkan pencemaran tanah dan air di sekitar area TPA.
Reaksi pihak terkait
Anggota DPRD menuntut transparansi penuh dan mengusulkan pembentukan tim audit independen. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyatakan akan meninjau kembali spesifikasi teknis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
Kelompok masyarakat sipil juga menyerukan agar proses pengadaan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meminta agar pihak berwenang menindaklanjuti indikasi konflik kepentingan.
Jika temuan Pansus terbukti, proyek TPA Sambutan dapat mengalami penundaan lebih lama, revisi kontrak, atau bahkan pemutusan kerja sama dengan kontraktor yang terlibat.
