Setapak Langkah – 02 Mei 2026 | Serangkaian aksi demonstrasi digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Indonesia (BEM SI) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) untuk menyoroti apa yang mereka sebut sebagai “gelap gulita” dalam sistem pendidikan nasional. Demonstrasi tersebut dilaksanakan di depan gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ribuan mahasiswa dan aktivis turut serta.
Para pengunjuk rasa menuntut perubahan kebijakan yang mereka nilai tidak mencerminkan kebutuhan generasi muda. Ada sembilan poin utama yang disampaikan dalam bentuk memorandum kepada pemerintah, antara lain:
- Peningkatan alokasi anggaran pendidikan menjadi minimal 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
- Reformasi kurikulum yang menekankan kompetensi digital dan kewirausahaan.
- Pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Penguatan sistem akreditasi yang transparan dan berbasis hasil belajar.
- Penyediaan fasilitas belajar daring yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- Penghapusan praktik nepotisme dalam penempatan dosen dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan pendidikan.
- Pengembangan program beasiswa internasional yang kompetitif.
Selain menyuarakan tuntutan, aksi tersebut juga diwarnai dengan orasi, pawai simbolik, serta penyebaran poster dan spanduk yang menampilkan gambar lampu redup sebagai metafora “gelap gulita”. Ketua BEM SI, Andi Pratama, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes semata, melainkan upaya kolektif untuk menyalakan kembali harapan akan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Pihak pemerintah menanggapi aksi ini dengan pernyataan bahwa dialog terbuka akan dilakukan dalam forum khusus. Namun, mahasiswa menilai respons tersebut masih belum memadai, mengingat urgensi perbaikan yang dirasa sangat mendesak.
Aksi Hardiknas ini menandai titik balik bagi gerakan mahasiswa dalam menuntut reformasi pendidikan yang lebih adil dan inklusif, sekaligus mengingatkan publik akan pentingnya investasi jangka panjang pada sumber daya manusia.
