Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, mengumumkan rencana pembentukan undang‑undang sapujagat di bidang ketenagakerjaan. Inisiatif ini dimaksudkan untuk menyatukan regulasi yang selama ini tersebar dalam beberapa peraturan menjadi satu kerangka hukum terpadu yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.
Latar Belakang
Pembentukan omnibus law muncul sebagai respons atas dinamika pasar kerja yang terus berubah, terutama setelah pandemi COVID-19. Pemerintah berupaya mempercepat reformasi regulasi agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja modern, termasuk fleksibilitas kerja, perlindungan pekerja, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Poin Utama yang Diharapkan
- Penggabungan aturan tentang upah minimum, jam kerja, dan cuti menjadi satu ketentuan yang konsisten.
- Penyederhanaan prosedur perizinan bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan pekerja asing atau mempekerjakan pekerja kontrak.
- Penguatan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga mediasi yang lebih cepat.
- Penyesuaian regulasi dengan standar internasional, termasuk perlindungan terhadap pekerja gig economy.
Tantangan dalam Penyusunan
Walaupun niatnya jelas, proses penyusunan omnibus law tidak lepas dari tantangan. Pertama, terdapat perbedaan pandangan antara serikat pekerja, pengusaha, dan kalangan akademisi mengenai sejauh mana fleksibilitas harus diberikan. Kedua, integrasi sejumlah peraturan yang telah lama berlaku memerlukan koordinasi intensif antar kementerian terkait. Ketiga, risiko penolakan publik jika perubahan dianggap mengurangi hak-hak pekerja.
Reaksi Berbagai Pihak
Serikat pekerja secara umum menuntut jaminan bahwa hak‑hak dasar tetap terjaga, sementara asosiasi pengusaha mengharapkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis. Beberapa pakar hukum menilai bahwa proses legislasi harus transparan dan melibatkan konsultasi publik yang luas agar hasilnya dapat diterima secara luas.
Jika berhasil, omnibus law ketenagakerjaan diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih adaptif, meningkatkan iklim investasi, serta memperkuat perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
