Setapak Langkah – 24 April 2026 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik belum tentu dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi praktik korupsi di dalam organisasi partai.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada konferensi pers, pihak PKB menolak anggapan bahwa penetapan batas maksimal masa jabatan akan otomatis menghalangi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut mereka, akar permasalahan korupsi terletak pada budaya politik, kurangnya transparansi, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal.
PKB menyoroti beberapa poin utama:
- Penetapan batas masa jabatan tidak mengubah struktur kekuasaan yang selama ini memusatkan keputusan pada sedikit orang.
- Tanpa reformasi sistematis pada tata kelola partai, pimpinan lama masih dapat mempengaruhi kebijakan melalui jaringan loyalis.
- Pengawasan eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu didukung dengan regulasi internal partai yang lebih ketat.
Selain itu, PKB menambahkan bahwa langkah-langkah berikut lebih krusial dalam memerangi korupsi partai:
- Peningkatan akuntabilitas keuangan partai melalui audit independen secara berkala.
- Penerapan sistem meritokrasi dalam penunjukan posisi strategis, bukan sekadar loyalitas politik.
- Pembentukan komite etika internal yang memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran secara transparan.
Para pengamat politik menilai bahwa meski batas masa jabatan dapat menjadi salah satu unsur reformasi, hal tersebut harus dipadukan dengan kebijakan anti‑korupsi yang menyeluruh. Tanpa sinergi antara regulasi internal, pengawasan eksternal, dan perubahan budaya politik, upaya pemberantasan korupsi di partai tetap akan terhambat.
PKB berharap bahwa diskusi mengenai reformasi partai tidak hanya terfokus pada aspek formal seperti masa jabatan, melainkan juga pada penciptaan mekanisme kontrol yang efektif dan penanaman nilai integritas sejak tingkat akar rumput.
