Setapak Langkah – 21 April 2026 | Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pada konferensi pers hari ini bahwa pendapat yang diungkapkan oleh Saiful Mujani terkait ajakan makar tidak berada dalam perlindungan konstitusi. Menurut Pigai, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas nasional dan melanggar prinsip demokrasi yang dijamin UUD 1945.
Natalius menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat memang diakui dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun tidak bersifat mutlak. Kebebasan tersebut dapat dibatasi jika mengancam keamanan negara, ketertiban umum, atau menimbulkan keresahan massal.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Menteri HAM:
- Ajakan untuk melakukan tindakan subversif termasuk makar tidak termasuk dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat.
- Pasal 28E ayat (3) memberikan batasan ketika pernyataan dapat memicu kerusuhan atau mengancam kedaulatan negara.
- Penegakan hukum terhadap ujaran makar dapat dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia, asalkan prosedur hukum dijalankan secara transparan.
Pigai menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus menilai secara objektif dan tidak mengabaikan proses peradilan. Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik tentang batasan kebebasan berbicara agar tidak disalahgunakan sebagai alat untuk memicu konflik.
Saiful Mujani, yang dikenal sebagai aktivis politik, sebelumnya menyatakan bahwa kritiknya terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk perjuangan demokratis. Namun, Natalius menegaskan bahwa kritik yang mengandung ajakan untuk menggulingkan pemerintah atau melakukan tindakan kekerasan berada di luar perlindungan konstitusi.
Kasus ini menambah deretan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat di Indonesia, khususnya dalam konteks keamanan nasional. Para pengamat hukum menilai bahwa penegakan batasan harus selalu mengedepankan prinsip proporsionalitas dan tidak mengekang hak asasi secara berlebihan.
