Setapak Langkah – 21 April 2026 | Menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan publik setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberikan izin kepada tiga eksekutif Google untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait program Chromebook.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak permohonan kesaksian tersebut dengan alasan kurangnya relevansi. Namun, setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh tim penasihat hukum Nadiem, majelis hakim memutuskan bahwa keterangan para eksekutif Google dapat membantu mengungkap alur transaksi dan keputusan pembelian perangkat Chromebook yang menjadi subjek penyidikan.
Nadiem menyampaikan apresiasi publik kepada Majelis Hakim atas keputusan tersebut. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam proyek digitalisasi pendidikan yang melibatkan perusahaan teknologi multinasional.
Ketiga eksekutif yang diizinkan bersaksi berasal dari divisi penjualan, kebijakan publik, dan kepatuhan Google Indonesia. Mereka diperkirakan akan memberikan keterangan terkait proses tender, evaluasi penawaran, serta mekanisme pembayaran yang melibatkan lembaga pemerintah.
Berikut rangkuman poin penting yang diharapkan terungkap dari kesaksian tersebut:
- Detail prosedur pengadaan Chromebook yang melibatkan anggaran pemerintah.
- Peran Google dalam memberikan penawaran teknis dan harga.
- Alur komunikasi antara tim Google dan pejabat Kementerian terkait.
- Identifikasi potensi konflik kepentingan atau penyimpangan prosedural.
Pengadilan dijadwalkan kembali menggelar sidang pada tanggal 15 Mei 2024, dengan agenda utama mendengarkan kesaksian para eksekutif Google serta menilai kelayakan bukti tambahan yang diajukan oleh JPU.
Keputusan ini juga menimbulkan reaksi beragam di kalangan aktivis anti-korupsi dan pengamat teknologi. Sebagian menganggap langkah ini sebagai langkah progresif yang memperkuat akuntabilitas, sementara yang lain menekankan pentingnya pengawasan independen terhadap perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia.
Apapun hasil akhirnya, kasus ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi harus dilandasi prinsip transparansi, sehingga program digitalisasi pendidikan dapat berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran.
