Setapak Langkah – 19 April 2026 | Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Firnando Ganinduto, menekankan pentingnya pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang baru-baru ini diumumkan. Kenaikan tarif ini diproyeksikan akan menambah beban biaya transportasi, logistik, serta pengeluaran rumah tangga, sekaligus memberi tekanan pada inflasi nasional.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Menyediakan bantuan subsidi langsung atau insentif bagi keluarga berpendapatan di bawah garis kemiskinan.
- Memperkuat koordinasi antar‑kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan, untuk memantau pasokan dan harga BBM secara real‑time.
- Mengoptimalkan penggunaan bahan bakar alternatif dan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada BBM konvensional.
- Mengatur kebijakan pajak bahan bakar secara progresif, sehingga beban tidak terlalu berat pada kelompok ekonomi lemah.
- Meningkatkan transparansi data harga BBM di tingkat daerah untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi.
Ganinduto juga menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan kepada publik melalui media massa dan platform digital, agar masyarakat memahami alasan kebijakan tersebut serta cara mengakses bantuan yang disediakan. Ia berharap bahwa dengan pendekatan yang komprehensif, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat dikelola tanpa menimbulkan dampak sosial‑ekonomi yang signifikan.
Secara keseluruhan, pernyataan Ganinduto mencerminkan keprihatinan DPR terhadap kesejahteraan rakyat di tengah dinamika harga energi global, serta menegaskan peran legislatif dalam mengawal kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.
