Setapak Langkah – 18 April 2026 | Seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengkritik keras tindakan pihak tertentu yang melaporkan pernyataan kritisnya terkait masalah pangan kepada kepolisian. Dalam sebuah wawancara, Hasto menegaskan bahwa Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman melainkan sebagai bagian dari proses demokratis.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Hasto dalam pernyataannya:
- Indonesia memiliki tradisi dialog terbuka yang menjadi landasan konstitusi.
- Kritik terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan pangan, merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
- Pengaduan ke polisi atas kritik tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
- Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan stok pangan dan kebijakan harga, bukan menindas suara kritis.
Hasto juga menekankan pentingnya rasa cinta terhadap republik yang harus diungkapkan melalui partisipasi aktif dalam diskusi publik, bukan melalui penindasan atau intimidasi. Ia mengajak semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk menghormati ruang kebebasan berpendapat sebagai fondasi negara hukum.
Reaksi dari pihak lain masih beragam. Beberapa kalangan menilai bahwa tindakan melaporkan kritik ke polisi dapat menjadi upaya mengendalikan penyebaran informasi yang tidak akurat, sementara yang lain melihatnya sebagai penyalahgunaan wewenang. Namun, Hasto menegaskan bahwa penyelesaian perbedaan pendapat sebaiknya dilakukan di arena publik melalui debat terbuka, bukan melalui proses hukum yang dapat mengekang kebebasan.
Isu ini menambah panjang daftar perdebatan publik tentang kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan strategis seperti ketahanan pangan. Pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat menjadi indikator sejauh mana Indonesia menghormati prinsip demokrasi dalam menghadapi tantangan sosial‑ekonomi.
