Setapak Langkah – 18 April 2026 | Pada Selasa, 7 April 2026, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Rusia menggunakan hak vetonya, sehingga usulan tersebut tidak dapat diadopsi. Tidak lama kemudian, perwakilan Republik Rakyat China memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penentangannya terhadap resolusi tersebut.
China menekankan bahwa resolusi itu mengandung sejumlah elemen yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar PBB dan kepentingan regional. Secara khusus, China menguraikan lima alasan utama:
- Kedaulatan Negara: Resolusi dianggap melanggar prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara-negara di kawasan, khususnya Iran yang menjadi fokus utama kebijakan keamanan di Selat Hormuz.
- Stabilitas Regional: Penerapan langkah pertahanan militer terkoordinasi dapat meningkatkan ketegangan dan memicu eskalasi konflik di wilayah yang sudah sensitif.
- Landasan Hukum: China berpendapat bahwa resolusi tidak didasarkan pada dasar hukum internasional yang kuat, sehingga penerapannya berpotensi menimbulkan perselisihan hukum.
- Dialog Bilateral: China mendorong penyelesaian masalah melalui dialog langsung antara negara-negara yang bersangkutan, bukan melalui mekanisme multilateral yang dapat memperumit proses diplomatik.
- Keamanan Energi Global: Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi pengiriman minyak dunia; kebijakan yang terlalu agresif dapat mengganggu pasokan energi dan berdampak pada pasar internasional.
Penjelasan China ini menambah dimensi baru dalam dinamika geopolitik terkait Selat Hormuz. Sebagian analis menilai bahwa sikap China mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan, sekaligus menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia atau negara-negara Barat.
Dampak kegagalan resolusi tersebut terasa pada pasar minyak dunia, di mana harga komoditas tersebut mengalami fluktuasi akibat kekhawatiran akan potensi gangguan pengiriman. Selain itu, negara-negara pelayaran internasional menunggu arahan lebih lanjut mengenai prosedur keamanan yang dapat diterapkan secara sukarela.
Ke depan, para pemangku kepentingan diperkirakan akan terus mencari solusi diplomatik yang dapat menjamin kebebasan navigasi tanpa menimbulkan ketegangan militer. Upaya mediasi melalui forum regional maupun bilateral diharapkan menjadi alternatif yang lebih pragmatis dibandingkan resolusi PBB yang belum disepakati.
