Setapak Langkah – 18 April 2026 | Konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu lonjakan tajam harga minyak dunia. Harga minyak mentah Brent melambung dari sekitar US$80 per barel pada awal 2023 menjadi lebih dari US$115 per barel pada pertengahan 2024, menambah tekanan pada ekonomi negara‑negara Asia Tenggara.
Untuk menahan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap konsumen, pemerintah di seluruh ASEAN meningkatkan subsidi secara signifikan. Total subsidi BBM di kawasan ini mencapai rekor tertinggi, diperkirakan menyentuh sekitar US$30 miliar pada tahun fiskal 2023/2024, melampaui catatan sebelumnya yang berada di kisaran US$22 miliar.
Berikut adalah perkiraan alokasi subsidi BBM per negara ASEAN pada tahun fiskal terbaru:
| Negara | Subsidi BBM (US$ miliar) | Persentase Anggaran Nasional |
|---|---|---|
| Indonesia | 9,5 | 2,8 % |
| Malaysia | 4,2 | 2,1 % |
| Thailand | 5,1 | 2,4 % |
| Filipina | 3,6 | 1,9 % |
| Vietnam | 2,8 | 1,5 % |
Pengeluaran subsidi yang meningkat memicu beberapa konsekuensi penting. Pertama, defisit anggaran negara‑negara tersebut melonjak, memaksa beberapa pemerintah mempertimbangkan pinjaman tambahan atau penyesuaian pajak. Kedua, beban subsidi menekan ruang fiskal untuk investasi infrastruktur dan program sosial lainnya. Ketiga, kebijakan subsidi yang tinggi menambah tekanan inflasi, terutama pada sektor transportasi dan logistik.
Beberapa pemerintah ASEAN mulai mencari alternatif untuk menurunkan beban subsidi. Indonesia, misalnya, mengintensifkan program kendaraan listrik dan memperkenalkan skema subsidi yang lebih terfokus pada kelompok berpenghasilan rendah. Malaysia dan Thailand pula mempercepat reformasi pajak bahan bakar dan mengembangkan kebijakan tarif yang lebih dinamis sesuai fluktuasi harga minyak dunia.
Para analis memperkirakan bahwa selama konflik di Timur Tengah belum berakhir, volatilitas harga minyak akan tetap tinggi. Oleh karena itu, beban subsidi BBM di ASEAN diperkirakan akan tetap signifikan dalam jangka menengah, kecuali terjadi pergeseran kebijakan energi yang lebih berkelanjutan.
