Setapak Langkah – 18 April 2026 | Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penyelesaian harmonisasi regulasi aspal Buton (Asbuton) dalam waktu dua pekan ke depan. Penyelarasan aturan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, produksi, dan distribusi aspal di wilayah Buton, Sulawesi Tenggara, sekaligus menurunkan biaya proyek infrastruktur jalan.
Dody Hanggodo menyampaikan bahwa selama beberapa bulan terakhir timnya telah melakukan kajian mendalam terhadap regulasi yang masih terfragmentasi, termasuk standar teknis, prosedur lelang, dan persyaratan lingkungan. Menurutnya, hambatan administratif ini menjadi faktor utama yang memperlambat pembangunan jaringan jalan di daerah tersebut.
Langkah-langkah utama dalam harmonisasi regulasi
- Pengumpulan dan analisis semua peraturan terkait aspal yang berlaku di tingkat nasional, provinsi, dan daerah.
- Koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelaraskan aspek lingkungan.
- Penyusunan draft regulasi terpadu yang mencakup standar kualitas, prosedur tender, dan mekanisme pengawasan.
- Pengujian draft regulasi melalui forum teknis internal Kementerian PU serta konsultasi dengan pelaku industri aspal.
- Finalisasi dan publikasi peraturan baru melalui lembaran negara.
Jika target tercapai, Asbuton diharapkan menjadi contoh regulasi terintegrasi yang dapat diadopsi oleh wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dampak positif yang diantisipasi meliputi percepatan pembangunan jalan, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta penurunan biaya logistik bagi proyek infrastruktur.
Selain itu, regulasi yang lebih jelas diharapkan dapat menarik investasi swasta, khususnya dari perusahaan bahan bangunan dan kontraktor yang selama ini menunda proyek karena ketidakpastian regulasi. Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memantau implementasi regulasi baru secara berkelanjutan, guna memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat secepat mungkin.
