Setapak Langkah – 17 April 2026 | Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa hasil kajian dan evaluasi terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih dalam tahap finalisasi dan belum dapat dipublikasikan secara terbuka.
Jimly menegaskan bahwa Komisi menunggu sinyal waktu dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menyampaikan temuan tersebut secara langsung dan lisan. Menurutnya, penyampaian secara verbal akan memberikan ruang bagi diskusi intensif serta penyesuaian kebijakan yang lebih cepat.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus evaluasi meliputi:
- Efektivitas program reformasi struktural dalam meningkatkan akuntabilitas internal.
- Kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dalam operasi kepolisian.
- Transparansi pengelolaan sumber daya keuangan dan logistik.
- Sinergi antara Polri dan lembaga penegak hukum lainnya.
Komisi menolak permintaan media untuk mengungkapkan data rinci karena khawatir dapat menimbulkan interpretasi yang tidak tepat sebelum adanya klarifikasi resmi dari Presiden. Jimly menambahkan bahwa hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan rekomendasi kebijakan reformasi selanjutnya.
Para pengamat menilai keputusan untuk menyampaikan hasil secara lisan mencerminkan sensitivitas isu keamanan dan politik nasional, serta mengindikasikan bahwa proses reformasi Polri masih berada dalam tahap negosiasi tinggi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
