Setapak Langkah – 13 April 2026 | Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kompleks Legislatif dan Yudikatif tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka menyiapkan infrastruktur pemerintahan yang lengkap di Ibu Kota Nusantara.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
- Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 15 triliun, dengan sebagian besar dana bersumber dari APBN dan swasta.
- Target penyelesaian fase pertama, yaitu gedung pertemuan dan fasilitas pendukung, ditetapkan pada akhir 2027.
- Desain kompleks mengusung konsep ramah lingkungan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan sistem pengelolaan air hujan.
- Kerjasama dengan konsultan internasional diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan standar kualitas.
Basuki juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral antara OIKN, Kementerian PUPR, serta lembaga legislatif dan yudikatif untuk menghindari penundaan. Ia menambahkan bahwa pembangunan ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan ibukota, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi kerja lembaga negara.
Jika berjalan sesuai rencana, kompleks Legislatif‑Yudikatif di Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat administrasi pemerintahan modern yang siap mendukung tata kelola negara yang transparan dan akuntabel.
