Setapak Langkah – 12 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi bersedia membuka kesempatan bagi partai politik untuk menempelkan nama atau logo pada halte dan stasiun transportasi umum, asalkan pihak yang bersangkutan membayar sejumlah biaya yang telah ditetapkan.
Skema ini dikategorikan sebagai kerja sama komersial yang bertujuan menambah sumber pendapatan daerah. Menurut Pramono, pendapatan tambahan tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan layanan publik, termasuk perbaikan infrastruktur transportasi dan program kesejahteraan masyarakat.
Berikut poin‑penting dari mekanisme yang diusulkan:
- Setiap partai politik dapat mengajukan permohonan penempatan nama atau logo pada satu atau lebih halte/stasiun yang telah ditentukan.
- Biaya penggunaan nama ditetapkan berdasarkan lokasi, tingkat kepadatan penumpang, dan durasi penempatan.
- Pembayaran dilakukan melalui kontrak resmi dan wajib dibayar di muka.
- Penempatan logo harus memenuhi standar estetika dan tidak mengganggu informasi operasional transportasi.
- Pemerintah berhak mencabut hak penamaan jika terjadi pelanggaran atau perubahan kebijakan.
Beberapa pihak menilai inisiatif ini dapat menjadi sumber dana baru yang signifikan, mengingat jaringan transportasi Jakarta meliputi ratusan halte dan stasiun dengan tingkat kunjungan tinggi setiap harinya. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa komersialisasi ruang publik dapat menurunkan netralitas dan mengubah citra transportasi umum menjadi arena promosi politik.
Pramono menegaskan bahwa proses seleksi dan penetapan biaya akan transparan, serta melibatkan audit independen untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Ia menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh benar‑benar mengalir ke program‑program pembangunan yang bermanfaat bagi warga Jakarta.”
Jika skema ini diterapkan, Jakarta dapat menjadi salah satu kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan naming right dalam sektor transportasi publik, mengikuti jejak kota‑kota besar dunia yang telah memanfaatkan model serupa untuk mendanai proyek‑proyek infrastruktur.
