Setapak Langkah – 12 April 2026 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menutup perdebatan seputar penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Seruan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Gubernur NTB bersama jajaran menteri daerah.
- Menjaga stabilitas politik demi percepatan proyek infrastruktur.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal.
- Memperkuat koordinasi antar‑instansi pemerintah daerah.
Gubernur menegaskan bahwa proses penetapan Sekda definitif telah melalui mekanisme yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan menghormati keputusan yang telah diambil dan mengalihkan perhatian pada agenda pembangunan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan sejumlah program prioritas, antara lain:
| Program | Target | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|
| Peningkatan jaringan jalan raya | 30 km tambahan | 2024‑2025 |
| Pengembangan destinasi wisata bahari | 5 destinasi baru | 2024‑2026 |
| Peningkatan fasilitas kesehatan | 10 puskesmas baru | 2024‑2027 |
Dengan menutup polemik Sekda, diharapkan tercipta iklim kerja yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah provinsi NTB menegaskan komitmen untuk terus mengedepankan kesejahteraan bersama melalui pembangunan yang berkelanjutan.
