Setapak Langkah – 11 April 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada hari Rabu mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian dari upaya transformasi budaya kerja. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan pelayanan publik di seluruh jajaran kementerian.
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dengan mengurangi waktu perjalanan dan biaya operasional.
- Menjamin kontinuitas layanan publik meski terjadi kondisi darurat atau gangguan infrastruktur.
- Mendorong inovasi melalui pemanfaatan alat kolaborasi daring yang lebih canggih.
- Meningkatkan kepuasan pegawai melalui fleksibilitas kerja yang lebih besar.
Implementasi WFA akan dimulai secara bertahap. Tahapan pertama difokuskan pada unit-unit yang telah memiliki infrastruktur TI yang memadai, seperti Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Direktorat Pengelolaan Penataan Administrasi. Selanjutnya, kebijakan ini akan diperluas ke seluruh unit kerja Kemendagri setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian prosedur operasional.
Untuk memastikan keberhasilan program, Kemendagri membentuk Tim Koordinasi WFA yang terdiri dari perwakilan IT, SDM, dan manajemen unit kerja. Tim tersebut bertugas menyusun panduan teknis, standar keamanan data, serta indikator kinerja utama (KPI) yang relevan dengan model kerja jarak jauh. Berikut adalah contoh indikator yang akan dipantau:
| Indikator | Target | Metode Pengukuran |
|---|---|---|
| Waktu respon layanan publik | Kurang dari 24 jam | Dashboard layanan daring |
| Persentase pegawai yang mematuhi protokol keamanan TI | 100% | Audit rutin |
| Penghematan biaya operasional | Minimal 15% per tahun | Laporan keuangan internal |
Wamendagri juga menekankan pentingnya perubahan mindset di kalangan pegawai. “Budaya kerja yang produktif tidak bergantung pada lokasi fisik, melainkan pada hasil yang dicapai,” ujarnya. Oleh karena itu, sistem penilaian kinerja akan dialihkan dari jam kerja ke output kerja yang terukur.
Langkah-langkah pendampingan meliputi pelatihan penggunaan platform kolaborasi, workshop manajemen waktu, serta sosialisasi kebijakan keamanan siber. Semua upaya ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan era digital.
Dengan mengadopsi kebijakan WFA, Kemendagri berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses birokrasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif serta berkelanjutan.
