Setapak Langkah – 11 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik sembilan anggota baru Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026-2031 dalam sebuah upacara yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (tanggal). Acara tersebut menandai langkah penting dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap layanan publik di seluruh negeri.
Upacara dilaksanakan di hadapan para pejabat tinggi negara, anggota DPR, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta media. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran Ombudsman sebagai lembaga independen yang berfungsi mengawal hak-hak warga serta menegakkan akuntabilitas pada setiap unit layanan publik.
Berikut adalah nama-nama anggota Ombudsman yang dilantik beserta latar belakang singkat mereka:
- Dr. Ahmad Fauzi – Akademisi bidang administrasi publik, sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Pemerintahan.
- Miriam Sari – Praktisi hukum dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang hak asasi manusia.
- Rudi Hartono – Mantan pejabat Kementerian Keuangan, ahli kebijakan fiskal.
- Siti Nurhaliza – Aktivis anti korupsi, pernah memimpin lembaga transparansi daerah.
- Agus Santoso – Pengusaha sektor energi terbarukan, terlibat dalam program CSR layanan publik.
- Fitriani Wahyu – Dosen hukum tata negara, aktif dalam penelitian tentang pengawasan layanan publik.
- Joko Prasetyo – Veteran birokrasi, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan.
- Lina Marlina – Jurnalis investigatif, fokus pada isu-isu pelayanan publik.
- Budi Setiawan – Pakar manajemen publik, konsultan bagi lembaga pemerintahan daerah.
Presiden Prabowo menyampaikan harapan bahwa sembilan anggota baru ini akan membawa semangat reformasi, meningkatkan transparansi, serta menegakkan standar pelayanan yang lebih tinggi. “Kami menuntut setiap lembaga pemerintah untuk memberikan layanan yang responsif, adil, dan berintegritas. Ombudsman berperan sebagai penjaga keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain melantik para anggota, Presiden juga menandatangani surat keputusan yang menetapkan masa jabatan Ombudsman selama lima tahun, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga.
Kehadiran Ombudsman yang kuat diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pengaduan publik, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Analisis para pakar menunjukkan bahwa dengan dukungan politik yang konsisten, Ombudsman dapat menjadi katalisator utama dalam reformasi birokrasi Indonesia.
Upacara diakhiri dengan sambutan singkat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat serta doa bersama, menandai dimulainya periode baru pengawasan publik yang diharapkan lebih akuntabel dan transparan.
