Setapak Langkah – 10 April 2026 | Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan penyesuaian kebijakan work‑from‑home (WFH) guna meningkatkan efisiensi layanan transportasi publik pada hari kerja, khususnya Senin hingga Jumat. Penyesuaian ini diharapkan dapat menurunkan kepadatan penumpang pada jam‑jam puncak sekaligus memberi ruang bagi pekerja yang masih harus melakukan perjalanan.
Beberapa poin utama dalam skema baru meliputi:
- Persentase pegawai yang tetap bekerja dari rumah ditetapkan sebesar 40 % dari total tenaga kerja, dengan fleksibilitas tergantung pada fungsi dan urgensi pekerjaan.
- Pegawai yang masuk kantor diwajibkan memanfaatkan moda transportasi umum atau layanan berbagi kendaraan yang telah disertifikasi keamanan dan kenyamanan.
- Penggunaan kendaraan pribadi pada jam sibuk akan dikenakan pembatasan atau insentif pajak bagi yang beralih ke transportasi massal.
- Instansi pemerintah diminta menyusun jadwal shift yang meminimalkan tumpang tindih jam masuk, sehingga beban pada jaringan transportasi berkurang.
Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada kuartal berikutnya setelah evaluasi teknis dan sosialisasi ke seluruh instansi. Menhub menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan bukan berarti mengurangi hak bekerja dari rumah, melainkan menyeimbangkan kebutuhan mobilitas nasional dengan upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Selain itu, Dudy Purwagandhi menambahkan bahwa kementerian akan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, termasuk penambahan armada bus listrik, peningkatan frekuensi kereta commuter, dan optimalisasi aplikasi pemesanan tiket secara daring.
Para analis ekonomi memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat menurunkan beban operasional transportasi hingga 10 % dan meningkatkan produktivitas pekerja yang tidak terpaksa menghabiskan waktu lama dalam perjalanan. Namun, tantangan utama tetap pada kesiapan infrastruktur dan disiplin penggunaan transportasi umum oleh masyarakat.
