Setapak Langkah – 09 April 2026 | Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menolak keras penggunaan mekanisme militer untuk menanggapi kasus penyiraman air keras yang menimpa demonstran. Ia menegaskan bahwa penanganan insiden tersebut harus melalui jalur peradilan umum, bukan melalui prosedur militer yang bersifat rahasia dan terbatas.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Andrie Yunus:
- Mekanisme militer tidak cocok untuk menyidik kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- Penegakan hukum harus melalui peradilan umum yang terbuka untuk publik.
- Korban berhak mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum yang memadai.
- Pihak berwenang harus menginvestigasi secara menyeluruh dan menahan semua pihak yang terlibat.
Andrie menambahkan bahwa penggunaan mekanisme militer dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengingat militer juga memiliki peran dalam operasional keamanan internal. Ia memperingatkan bahwa hal ini dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Kasus penyiraman air keras ini muncul dalam konteks demonstrasi yang menuntut keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia. Penolakan Andrie terhadap pendekatan militer diharapkan menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan penanganan aksi protes.
