Setapak Langkah – 07 April 2026 | Pemerintah Indonesia mengambil serangkaian langkah strategis untuk menahan lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu oleh peningkatan biaya avtur. Kebijakan utama meliputi penanggungjawaban PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada layanan penerbangan niaga serta penyesuaian fuel surcharge (surcharge bahan bakar) yang diterapkan pada tarif tiket.
Langkah-langkah tersebut bertujuan agar beban kenaikan biaya operasional maskapai tidak sepenuhnya dibebankan kepada penumpang. Dengan menanggung PPN, pemerintah berharap dapat menurunkan harga pokok tiket, sementara penyesuaian fuel surcharge diharapkan memberi ruang bagi maskapai untuk mengelola fluktuasi harga bahan bakar tanpa harus menaikkan tarif secara signifikan.
- Penanggungan PPN Niaga: Pemerintah akan menutup pajak sebesar 10% yang biasanya dibebankan pada tiket penerbangan komersial, sehingga harga akhir bagi konsumen menjadi lebih terjangkau.
- Revisi Fuel Surcharge: Penyesuaian tarif surcharge bahan bakar dilakukan secara berkala berdasarkan indeks harga avtur dunia, sehingga perubahan harga bahan bakar dapat tercermin tanpa harus mengubah tarif dasar tiket.
- Koordinasi dengan Maskapai: Kementerian Perhubungan bersama regulator penerbangan melakukan dialog intensif dengan pihak maskapai untuk menyelaraskan kebijakan ini dengan kebutuhan operasional mereka.
- Pengawasan Harga Avtur: Badan Pengawas Harga Bahan Bakar melakukan pemantauan ketat terhadap harga avtur impor untuk menghindari spekulasi yang dapat memicu inflasi pada sektor transportasi udara.
Selain itu, pemerintah menyiapkan mekanisme subsidi sementara bagi maskapai yang belum mampu menyesuaikan biaya operasional. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas tarif tiket, khususnya pada rute-rute domestik yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.
Dengan kombinasi penanggungan pajak dan penyesuaian surcharge, diharapkan harga tiket pesawat tidak mengalami kenaikan drastis meski harga avtur terus berfluktuasi. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata serta bisnis nasional.
