Setapak Langkah – 05 April 2026 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menegaskan dukungan terhadap kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Langkah ini dipandang sebagai respons adaptif terhadap dinamika geopolitik global serta percepatan transformasi digital di sektor publik.
Latar Belakang Geopolitik
Ketegangan internasional dan perubahan kebijakan perdagangan mengharuskan negara-negara meninjau kembali cara operasional aparaturnya. Dengan memberikan fleksibilitas kerja, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan mobilitas fisik yang rentan terhadap gangguan eksternal, sekaligus menyiapkan ASN untuk menghadapi situasi darurat.
Manfaat WFH bagi ASN
- Meningkatkan produktivitas melalui lingkungan kerja yang lebih tenang.
- Penghematan biaya transportasi dan operasional kantor.
- Memperkuat kemampuan digital ASN melalui penggunaan alat kolaborasi daring.
- Menurunkan jejak karbon akibat berkurangnya perjalanan harian.
Perbandingan Kinerja: Sebelum vs Sesudah Implementasi WFH
| Indikator | Sebelum WFH | Setelah WFH (Jumat) |
|---|---|---|
| Rata-rata jam kerja efektif | 6,5 jam | 7,2 jam |
| Biaya transportasi per ASN | Rp 500.000/bulan | Rp 300.000/bulan |
| Emisi CO2 per ASN | 0,45 ton | 0,30 ton |
Dengan data indikatif tersebut, kebijakan WFH setiap Jumat tidak hanya menambah efisiensi internal, tetapi juga selaras dengan agenda nasional untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. PSI menekankan bahwa adaptasi ini harus diikuti dengan peningkatan infrastruktur TI, pelatihan kompetensi digital, serta regulasi yang jelas untuk menjamin akuntabilitas.
Implementasi kebijakan ini diharapkan menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain, sekaligus memperkuat kesiapan birokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik dan revolusi digital di masa depan.
