Setapak Langkah – 26 April 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah merasa senang bila kritik dari kalangan akademisi semakin tajam. Menurutnya, masukan kritis dari para akademisi dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi penyusunan kebijakan publik.
Yusril menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan ruang terbuka bagi pendapat yang beragam, termasuk dari akademisi yang memiliki keahlian khusus. “Kritik yang konstruktif membantu kami melihat kebijakan dari perspektif yang berbeda dan menutup celah yang mungkin terlewat,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers.
Ia menambahkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, para peneliti dan pakar universitas telah aktif menilai berbagai kebijakan hukum dan HAM yang dikeluarkan pemerintah. Beberapa contoh kritik yang muncul antara lain:
- Analisis dampak regulasi imigrasi terhadap hak asasi migran.
- Evaluasi efektivitas program pemasyarakatan dalam mengurangi tingkat residivisme.
- Penilaian prosedur legislasi yang dianggap kurang transparan.
- Meninjau kembali kebijakan yang belum optimal.
- Meningkatkan akuntabilitas lembaga negara.
- Memperkuat legitimasi keputusan publik.
Ia juga mengajak semua pihak, baik akademisi maupun lembaga pemerintah, untuk terus menjalin dialog yang produktif. “Kami mengharapkan kritik yang semakin tajam tetap dilandasi oleh data dan riset yang akurat, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan yang nyata,” tutupnya.
